Bongkar !!! Mantan Wakil Ketua DPRD Halut Bongkar Kebobrokan Beranggaran Pemda Halut
HM, HALUT – Mantan ketua Tim Pemenang FM-Mantap Jilid II dan juga mantan wakil Ketua DPRD kabupaten Halmahera Utara, Samsul Bahri Umar, S.Ag secara terang-terang mengungkap kebobrokan dan kegagalan tata kelola beranggaran Pemerintah Daerah, masa pemerintahan Ir. Frans Manery dan Muchlis TapiTapi, S.Ag.
Samsul mengatakan, sesungguhnya kondisi keuangan daerah ini dalam keadaan tidak baik-baik saja, alias “Sakit”. Hal ini disampaikan Samsul saat menyampaikan orasi politiknya, di kampanye Pasangan calon Bupati dan wakil bupati Halmahera Utara, nomor urut 2, Stewart Soenpit dan Maskur Tomagola (Smart), di desa Wosia, Rabu, (20/11/2024).
Samsul pun menguraikan awal kesalahan beranggaran pemerintahan Frans Muchlis yaitu merubah status jalan Galela-Loloda dari status jalan Provinsi di ubah menjadi status jalan kabupaten. Akibatnya, pembiayaan pembangunan jalan notabene menjadi tanggungjawab kabupaten. Dan kemudian proyek jalan ini dilakukan yang di sebut dengan proyek Multi Year, maka pembiayaannya di bebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp 298 Miliar.
“Dari proyek multi year yang dilakukan dari tahun 2017 sampai hari ini, masih menyisahkan utang yang luar biasa. Karena kalau 298 miliar itu di bebankan ke dalam APBD yang disahkan DPRD di setiap tahunnya sebesar Rp 1,1 Triluan maka itu tidak akan cukup. Sebab ada kewajiban pembiayaan lainnya seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal lainnya,” tutur Samsul
Lanjut Samsul mengatakan, dari kebobrokan inilah mengakibatkan, daerah ini dari tahun ke tahun sampai saat ini, terbebani utang.
Kata Samsul, itu baru sebagian kecil utang melalui Multi year. Belum lagi utang di pihak ke tiga lainnya, yang pekerjaannya sudah 100% selesai, namun belum dibayar.
Samsul mengungkapkan, APBD-P kabupaten Halmahera Utara tahun 2024 ini menyisahkan utang bawaan dari tahun 2023 sebesar Rp 178 miliar.
“Pertanyaan berapa ratus miliar lagi utang yang akan terbawa di tahun 2025. Estimasi kami dalam rapat DPRD pada saat itu, bahwa utang 2024 yang akan terbawa di APBD tahun 2025 akan melibih dari utang sebelumnya,” ungkap Samsul
Dengan demikian, Samsul mengatakan, dari tanggungjawab utang yang besar itu, kemudian daerah ini jika masih diserahkan kepada mereka, yang pernah terlibat dan berkaitan dalam birokrasi sebelumnya yang saat ini menacalonkan diri dalam pilkada kali ini, maka menurutnya, utang daerah ini tidak akan selesai.
“Jangan dorang (mereka) bilang pernah menjabat sebagai eksekutif, tapi jaminan itu belum tentu. Karena managerial dan suasana batin belum bisa menjamin itu, apalagi pada saat Bacalon ini, mereka sudah di donasi alias sudah ba utang di pihak donatur, maka akan sama, tidak akan memikirkan daerah, namun hanya pikirkan utang pribadi. Karena sudah ada utang saat mencalonkan diri di pilkada ini,” pungkasnya (Art)
