Rumuskan Penguatan Ekonomi Desa, Kemendes, Pemkab Halut, Kementrian ESDM Dan PTNHM Tekankan Pentingnya Bumdesma
HALUT, HM – Badan Usaha Milik Desa (BUMDesma) merupakan pola usaha yang sangat tepat untuk menguatkan ekonomi pedesaan.
Hal ini tentu diperlukan kerjasama dari semua pihak untuk memahami dan mengelolanya.
Kaitan dengan itu, Kemendes bersama Kementrian ESDM, Pemkab Halut, Dan PT Nusa Halmahera Minerals (PTNHM)
laksanakan acara “Sosialisasi Pelaksanaan Program Pengembangan (PP) dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) melalui BUMDesma” yang diselenggarakan di Tobelo, Halmahera Utara, Selasa, (18/08/102022).
Dalam kegiatan tersebut, Drs. Supriyadi MSi,
Direktur Pelayanan Investasi Desa, Kementerian Desa (Kemendes), Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi menyampaikan bahwa pada prinsipnya Kemendes ingin agar Pemerintah Desa menjadi pemerintah yang mampu mengelola potensi-potensi di wilayah masing-masing menjadi sesuatu yang bernilai usaha tinggi serta memberikan manfaat bagi masyarakat banyak.
“Hal ini dilakukan dengan kolaborasi melalui BUMDesma, ” ucapnya
Selanjutnya Supriyadi mengatakan, Inisiasi yang dilakukan oleh PTNHM adalah sebuah spirit yang baik. Karenanya, Kemendes dan instansi pemerintah lainnya siap mendukung serta ikut mendampingi desa-desa dalam memulai Badan Usaha Milik Desa bersama (BUMDesma) ini.
Terkait BUMDesma ini, menurut Bupati Halmahera Utara, Frans Manery adalah ide baru yang sesungguhnya sudah dinantikan sejak lama untuk kemudian ditetapkan di desa-desa di Halmahera Utara.
“Ini sejarah baru di Halmahera Utara bahwa ada ide yang bagus ini dalam rangka pengembangan dan pemberdayaan masyarakat agar dana yang sangat besar dari PTNHM menjadi manfaat nyata bagi masyarakat.” katanya.
Karenanya Bupati meminta kepada para Kepala Desa untuk mendukung rencana BUMDesma ini. Menurutnya, ini solusi terbaik untuk menguatkan ekonomi desa.
Di kesempatan yang sama, Koordinator Sub Direktorat Hubungan Komersial, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian ESDM, B Pramudya Yudi Ananta menyampaikan, bahwa program PPM harus dilakukan di seluruh wilayah lingkar tambang perusahaan-perusahaan tambang di Indonesia.
Program PPM kata Yudi menambahkan, harus dimulai dengan rencana induk yang dibahas bersama. Intinya menciptakan kehidupan yang berkelanjutan di masyarakat lingkar tambang.
Sementara itu, Irwan Malaka dari Departemen Kinerja Sosial/ Social Performance PTNHM juga menyampaikan bahwa PTNHM mendukung penuh program-program PPM di lingkar tambang. Seperti yang diatur oleh Kementerian ESDM, terutama program-program yang mengarah kepada kehidupan yang berkelanjutan.
“PTNHM yang pasti mendukung dari aspek pendanaan. Namun program-program yang akan dilakukan harus mampu mengelola dana tersebut untuk manfaat masyarakat banyak. PTNHM menyambut baik semangat dalam mewujudkan BUMDesma tersebut” Terang Irwan. (Mc)
