Sejumlah Hak ASN Belum Terbayar, Irfan : Ini Menandakan Tata Kelola Keuangan Daerah Harus Dibenahi, Termasuk Evaluasi Kinerja Pimpinan OPD
HM, HALUT – Molornya pembayaran hak-hak Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Halmahera Utara menjadi perhatian serius anggota DPRD Halmahera Utara, salah satunya politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Irfan Soekoenay.
Kepada awak media ini (Selasa 16/05/2023), Irfan mengatakan, belum terbayarnya hak-hak ASN, menandakan bahwa daerah ini sebenarnya dalam situasi kritis.
“Banyak hak-hak yang belum terbayarkan, seperti Hak ASN yaitu THR, TPP, gaji 13, dan honor TKD di bulan Desember 2022, honor Tenaga Ahli Fraksi DPRD yang sudah 5 bulan belum dibayarkan, itu artinya daerah ini lagi kritis, ” Tutur Irfan yang juga sebagai wakil ketua Komisi III DPRD Halut.
Selebihnya Irfan mengatakan, jika daerah ini tidak kritis maka semua hak-hak itu, seharusnya sudah dibayar.
“Tak lama lagi daerah ini menghadapi beberapa moment Demokrasi diantaranya pemilihan legislatif, pilkada dan Pilgub dimana dalam semua itu moment itu membutuhkan dana sharing, dan itu harus disiapkan oleh Pemda, namun kenyataannya sampai sekarang dana itu belum ada,” Ucap Ketua DPC PKB Halut ini, yang saat inj maju sebagai caleg DPRD Provinsi Dapil Halut- Morotai
Terkait hal itu kata Irfan, ini harus menjadi catatan penting pemda Halut, dalam hal ini Bupati untuk secepatnya melakukan evaluasi kepada semua pimpinan OPD yang tidak mampu menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi daerah.
Irfan berpendapat, jika Pemda tidak mampu membayar semua hak-hak seperti honorer dan lain-lainnya, lebih baik item-item tersebut dihapus dari APBD agar tidak ada beban.
Menurut Irfan, hal ini berimbas dari tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah ini kurang baik baik. Karena itu kepada Bupati Irfan berharap agar sedianya lebih jeli melihat dan mengganti pimpinan OPD yang gagal karena tidak mencapai target PAD. (TM)
