Pemda Sula Didesak Tindak Lanjut Rekomendasi Pansus LKPJ Tahun 2020
Pemkab Kepsul Indahkan Rekomendasi Pansus DPRD
SANANS,HM– Pemerintah Daerah (Pemda) Kepulauan Sula didesak untuk segera menindak lanjuti hasil Kajian Rekomendasi Laporan keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Tahun 2020 yang di serahkan Panitia Khusus (Pansus) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kepulauan Sula ke Pihak Penegak hukum,dalam hal ini Inspektorat.
Sebelumnya, DPRD Sula melalui Pansus LKPJ Merekomendasikan kepada Inspektorat untuk dilakukan audit investigasi kepada OPD penerima DAK 2020.Dan Pansus sendiri merekomendasikan agar Pemda melakukan audit di SMPN Malbufa, SD Wainin, SD Sekom SD Inpres Falahu serta pembagunan MKD di SD Wailia yang dibangun di lahan pemerintah tanpa membuat surat hibah tanah.
Pansus DPRD juga merekomendasikan untuk diaudit Dana DAK yang dikelola Dinas PUPR sebesar Rp 16,2 miliar untuk pembangunan 29 MCK .
Sikap Pemda yang terkesan cuek menindaklanjuti rekomendasi Pansus DPRD itu,menuai sorotaan Sekretaris Himpunan Mahasiswa Sula (HPMS) Cabang Ternate, Bakril Duwila.
Menurutnya,,Pemda Sula harus segera mungkin menindaklanjuti hasil kajian Rekomendasi temuan Pansus LKPJ Tahun 2020 yang di serahkan pada tanggal (02/07/2021) lalu, dan segera di serahkan ke pihak penegak hukum untuk melakukan proses hukum jika ada kerugian negara maka pelakunya segera di proses.
Bakril Yang juga berprofesi sebagai pengacara mudah asal kepulauan Sula ini, berharap pemerintah daerah Kepulauan Sula di bawah kepemimpinan Bupati dan wakil bupati FAM-SAH kedepan bisa menjunjung pemberantasan korupsi sehingga tidak lagi terjadi seperti saat ini.
Pemda Sula harus mendorong hasil rekomendasi pansus LKPJ Tahun 2020, bila sudah selesai dikaji maka hasilnya segra di sampaikan ke penegak hukum, karena saya menilai rata-rata proyek bermasalah di kepulauan Sula
“Jadi ini harus menjadi perhatian serius, dan penegakannya tidak tebang pilih dalam melakukan tugasnya-tegasnya,”tukasnya.
