IFAS: Percuma SKPD Miliki Inovasi, Jika Tidak Didukung Anggaran Sama Saja Bohong
Ketua Ifas Haltim, Ismit Abas Hatary
MABA, CH– Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur (Haltim), dalam beberapa hari terakhir ini menjadi sorotan publik. Setelah adanya pernyataan Sekertaris Daerah, Ricky Chairul Richfat tentang ancaman pergantian pimpinan SKPD yang tidak berinovasi dan pegawai honor yang malas Berkantor.
Sorotan datang dari berbagai LSM maupun para netizen. Pernyataan Riky bukan hanya isapan jempol belaka. Terbukti, Riky telah menggelar rapat bersama para pimpinan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait dengan inovasi yang berlangsung, Rabu (7/7/2021).
Ketua IFAS Haltim, Ismit Abas Hatary mengatakan, program inovasi adalah
untuk mampu menjawab kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi masyarakat Halmahera Timur Secara Umum.
SKPD harus mampu berinovasi , yang manfaatnya bisa dirasakan seluruh lapisan masyarakat. artinya SKPD tidak hanya bekerja dibelakang meja, tetapi juga bergerak, membuat terobosan dan inovasi untuk perubahan bagi Kabupaten Halmahera Timur dan masyarakatnya.
“Salah satu yang sangat simple contohnya, yaitu lumbung padi beras Subaim menjadi produk unggulan. Dalam hal ini, diharapkan dapat go nasional, dan ini menjadi PR Pemerintah Daerah, termasuk dalam upaya terobosan memasarkan produk unggulan Halmahera Timur lebih dikenal luas,” kata Ismit, baru-baru ini.
Namun bagi Ismit, para pimpinan SKPD yang ditekankan untuk berinovasi harus dibarengi dengan dukungan anggaran. Dengan kondisi Haltim yang tidak memiliki cukup anggaran, akan membuat para pimpinan SKPD kewalahan untuk berinovasi.
“Percuma setiap SKPD memiliki inovasi yang berlian tetapi tidak didukung oleh anggaran itu sama saja bohong, makanya dukungan anggaran itu sangat penting sehingga masing-masing SKPD dapat membuat inovasi dalam segi promosi dan pemasaran,” ujarnya.
Sementara terkait ancaman pemecatan Honor Daerah (Honda), dengan alasan malas berkantor seperti yang disampaikan oleh Riky baru-baru ini mulai viral di media sosial.
Alasan malas berkantor bukan lagi menjadi indikator pemecatan, melainkan diduga karena perbedaan politik. Pasalnya, informasi yang tersebar luas di media sosial sejumlah tenaga Honda di RSU Maba telah dipecat, padahal rajin berkantor.
Untuk membuktikan infomasi pemecatan tersebut, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Haltim, Ismail Mahmud belum berhasil dikonfirmasi.
Reporter: Rusman Hasan
Editor: Suhardi Koromo
